Beranda »

Akuntansi Perusahaan vs Pemerintahan Modul Diklat SAP_Mkw

September 2010
S S R K J S M
« Agu   Okt »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Kategori

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 1 pengikut lainnya.


1. Akuntansi Perusahaan vs. Akuntansi Pemerintahan
1.1. Pengertian Akuntansi
Akuntansi paling tidak dapat didefinisikan dari dua perspektif, yaitu perspektif fungsi dan perspektif proses. Ditinjau dari fungsinya, akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif (terutama yang bersifat keuangan) dari suatu entitas dengan tujuan untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif proses, akuntansi dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk mengidentifikasikan, mengukur, mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas serta melaporkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan kegiatan jasa yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang dikemas dalam bentuk laporan keuangan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan sebagai salah satu dasar rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dilakukan. Dengan kata lain, akuntansi membantu pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna) dengan cara menyediakan informasi yang oleh pengguna dapat dipakai dalam pengambilan berbagai keputusan ekonomi karena adanya terbatasan sumber daya (resources).

1.2. Bidang-Bidang Akuntansi
Ilmu pengetahuan akuntansi (accountancy) pada dasarnya dapat ditinjau dari dua kelompok besar, yaitu pengauditan (auditing) dan akuntansi (accounting). Lebih detail lagi, pengauditan dibedakan menjadi dua bidang utama, yaitu pengauditan internal (internal auditing) dan pengauditan eksternal (eksternal auditing). Sedangkan, akuntansi dibedakan menjadi tiga bidang utama, yaitu akuntansi sosial (social accounting), akuntansi perusahaan (business accounting), akuntansi pemerintahan (govermental accounting). Gambar 1.1. menjelaskan bidang-bidang akuntansi (diolah dari berbagai sumber, e.g. Halim (2007) dan Baswir (2000)).

Insert: Gambar 1.1. Bidang-Bidang Akuntansi

Penjelasan khususnya ketiga bidang utama akuntansi adalah sebagai berikut:
1.2.1. Akuntansi Sosial
Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi yang diterapkan pada lingkup nasional atau negara (secara makro). Dengan demikian, akuntansi sosial berkaitan dengan perekonomian nasional. Oleh karenanya, akuntansi sosial meliputi rekening (akun): pendapatan dan produksi nasional, antar industri, arus dana, neraca pembayaran, dan neraca nasional.

1.2.2. Akuntansi Perusahaan
Akuntansi perusahaan (disebut juga dengan akuntansi komersial) digunakan oleh entitas yang laba merupakan orientasi utamanya. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi digunakan oleh entitas komersial (perusahaan) untuk mengetahui berbagai indikator kinerja keuangan (kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba) serta posisi keuangan pada tanggal tertentu. Lebih spesifik, akuntansi perusahaan dibagi menjadi dua yaitu akuntansi keuangan (financial accounting) dan akuntansi manajemen (management accounting).

Pembagian tersebut pada dasarnya dipandang dari pihak pengguna informasi keuangan. Apabila pihak pengguna berasal dari eksternal perusahaan (e.g. investor, kreditor, dan pemerintah) maka disebut dengan akuntansi keuangan. Produk akuntansi keuangan dinamakan laporan keuangan (i.e. laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan aliran kas). Sedangkan, apabila pengguna informasi tersebut adalah pihak internal perusahaan (e.g. manajemen pada berbagai level) maka dinamakan sebagai akuntansi manajemen. Produk akuntansi manajemen berupa berbagai laporan manajemen.
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam menyajikan informasi keuangan kepada pihak eksternal (akuntansi keuangan), manajemen perusahaan (selaku pihak pengelola perusahaan) tentunya harus tunduk pada aturan-aturan tertentu yaitu Prinsip Akuntansi Berterima Umum (Generally Accepted Accounting Principles) yang salah satunya adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Aturan baku yang berlaku secara umum pada suatu wilayah (negara) diperlukan tentunya karena para pengguna eksternal yang beragam harus menggunakan aturan atau standar yang sama dengan pihak manajemen selaku pihak yang menyusun laporan keuangan. Namun, untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna eksternal yang beragam tersebut tentunya terdapat kendala costs versus benefits, bahwa manfaat yang ditimbulkan harus lebih besar dari kos untuk menghasilkan informasi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi keuangan mengasumsikan bahwa apabila kebutuhan pengguna utama (i.e. investor dan kreditor) terpenuhi, maka kebutuhan pengguna lain juga terpenuhi (one size fits all). Perioda penyusunan laporan keuangan umumnya tahunan (annually) meskipun tidak menutup kemungkinan diantara dua perioda pelaporan suatu perusahaan menyusun dan menerbitkan laporan keuangan yang umumnya disebut dengan laporan keuangan interim (interim financial reporting).

Berbeda dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen tidak tunduk pada PABU dalam penyusunan laporan manajemen. Hal tersebut disebabkan karena pengguna laporan manajemen adalah pihak internal dan umumnya laporan manajemen tidak dipublikasikan kepada pihak eksternal sehingga dalam menyusun laporan manajemen tersebut seperti halnya membuat baju yang disesuaikan dengan kebutuhan pemesannya (tailored). Perioda pelaporannya bisa kapan saja (e.g. mingguan) sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

1.2.3. Akuntansi Pemerintahan
Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa pengertian akuntansi pemerintahan sama dengan akuntansi sektor publik. Namun, berberapa literatur (e.g. Halim (2009) dan Bastian (2001)) membedakan keduanya. Sektor publik dalam arti luas dimaknai sebagai bidang yang membahas metoda manajemen negara, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai pungutan negara (pajak). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa cakupan sektor publik adalah luas dan longgar.

Entitas (organisasi) sektor publik mencakup diantaranya: lembaga pemerintah, instansi pendidikan, organisasi agama, organisasi sosial, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan berbagai lembaga atau yayasan sosial lainnya. Organisasi sektor publik seperti halnya perusahaan komersial (sektor bisnis) juga umumnya melakukan transaksi ekonomi untuk mencapai tujuannya. Namun, berbeda dengan sektor bisnis, laba bukan tujuan utama dari organisasi sektor publik (not for profit oriented). Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik.

Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang terkait dengan lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) yang dilakukan oleh entitas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, akuntansi pemerintahan daerah (pemda) dikenal dengan istilah akuntansi keuangan daerah.

Menurut Baswir (2000), akuntansi pemerintahan mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. Tujuan utama lembaga pemerintahan bukanlah mencapai laba, sehingga konsekuensinya tidak ada catatan maupun pelaporan laba-rugi selama satu perioda,
b. Dimiliki secara kolektif oleh publik (rakyat) sehingga tidak terdapat pencatatan atas pemilikan pribadi. Dengan demikian, kepemilikan atas sumber daya tidak diwujudkan dalam bentuk surat bukti kepemilikan (saham) yang dapat diperjualbelikan,
c. Bentuk akuntansi pemerintahan antar negara tidak sama tergantung dari bentuk negara yang bersangkutan,
d. Penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari mekanisme pengelolaan keuangan serta sistem anggaran suatu negara.

Akuntansi pemerintahan mempunyai tujuan sebagai berikut (Halim, 2007):
a. Pertanggungjawaban. Akuntansi pemerintahan harus dapat menyediakan informasi keuangan secara lengkap, cermat, dan tepat waktu. Informasi tersebut digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban (accountability) tentunya mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan ketaatan pada peraturan maupun perundangan yang berlaku.
b. Manajerial. Akuntansi pemerintahan harus dapat memberikan informasi keuangan yang berguna bagi kepentingan fungsi-fungsi manajerial, seperti: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja.
c. Pengawasan. Akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi yang memungkinkan pemeriksaan oleh pihak pengawasan eksternal (i.e. Badan Pemeriksa Keuangan) dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

1.3. Perbedaan Akuntansi Perusahaan dengan Akuntansi Pemerintahan
Disebabkan karena perbedaan sifat dan karakteristik, maka perusahaan dengan entitas pemerintahan mempunyai perbedaan dalam beberapa hal. Perbedaan tersebut diringkas dalam tabel 1.1. Perbedaan Karakteristik Perusahaan dengan Entitas Pemerintahan (diolah dari berbagai sumber, e.g. Mardiasmo (2002) dan Bastian (2001)).

Tabel 1.1. Perbedaan Karakteristik Perusahaan dengan Entitas Pemerintahan
Perbedaan Perusahaan Pemerintahan
Tujuan entitas Laba Non-laba
Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, penerbitan obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara Laba ditahan, penjualan aset, utang bank, penerbitan saham, penerbitan obligasi
Pertanggungjawaban Masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD) Para pemegang saham dan kreditor
Struktur organisasi Birokratis Fleksibel
Karakteristik anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Stakeholder Lingkup luas Lingkup sempit
Sistem akuntansi Cash basis accounting Accrual basis accounting

1.3.1. Tujuan Entitas
Entitas (organisasi) pemerintah dengan perusahaan secara mendasar berbeda karena tujuan kedua entitas tersebut berbeda. Organisasi pemerintah mempunyai tujuan nonlaba sedangkan perusahaan justru laba merupakan tujuan utamanya. Karena perbedaan tujuan tersebut maka:
a. Pada perusahaan penghitungan laba rugi (merupakan perbandingan antara pendapatan dan biaya) selama satu perioda merupakan suatu hal yang sangat penting. Sedangkan pada organisasi pemerintahan tidak ada penghitungan laba rugi. Pada organisasi pemerintahan yang dilaporkan adalah surplus atau defisit berkaitan dengan perbandingan antara anggaran terhadap realisasi anggaran serta penghitungan antara pendapatan dengan belanja.
b. Pada perusahaan dimungkinkan adanya penilaian kembali (revaluasi) aset, sedangkan pada organisasi pemerintahan hal tersebut tidak diperbolehkan.
c. Pada perusahaan diterapkan konsep penyusutan, yaitu alokasi kos aset menjadi biaya yang dinamakan dengan istilah depresiasi, deplesi, ataupun amortisasi. Namun, pada organisasi pemerintah tidak dikenal konsep penyusutan.
d. Pada perusahaan terdapat prinsip penandingan yaitu menandingkan antara biaya dengan pendapatan (maching costs against revenue) pada perioda akuntansi yang sama. Pada organisasi pemerintahan, tidak ada prinsip penandingan.

1.3.2. Sumber Pendanaan
Struktur sumber pendanaan perusahaan dengan organisasi pemerintahan berbeda. Sumber pendanaan perusahaan berasal dari pendanaan internal (e.g. laba ditahan dan penjualan aset) maupun eksternal (e.g. utang bank, memerbitkan obligasi dan menerbitkan saham). Dibandingkan dengan perusahaan, sumber pendanaan organisasi pemerintahan tidak begitu fleksibel. Sumber pendanaan (pendapatan) pemerintah sebagian besar berasal dari pendapatan pajak. Pendapatan pemerintah lainnya berasal dari retribusi, utang luar negeri, obligasi pemerintah, laba yang dihasilkan oleh badan usaha (BUMN dan BUMD), dan penjualan aset negara.

1.3.3. Pertanggungjawaban
Pola pertanggungjawaban perusahaan dengan organisasi pemerintahan berbeda. Manajemen selaku pengelola perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana perusahaan terutama kepada pemilik (pemegang saham) dan kreditor. Sedangkan, pola pertanggungjawaban organisasi pemerintah bersifat horizontal maupun vertikal. Pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaan pengelolaan dana kepada masyarakat. Sedangkan pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawabanpengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan parlemen (DPR atau DPRD).

1.3.4. Struktur Organisasi
Struktur organisasi perusahaan umumnya bersifat lebih fleksibel. Artinya dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, struktur organisasi organisasi pemerintahan umumnya lebih hierarkis, birokratis, dan kaku. Hal tersebut disebabkan karena fungsi, tujuan, dan strategi kedua organisasi tersebut berbeda. Organisasi pemerintahan mempunyai fungsi yang jauh lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan perusahaan.

1.3.5. Karakteristik Anggaran
Karakteristik anggaran perusahaan umumnya bersifat tertutup (tidak dipublikasikan) dan merupakan rahasia perusahaan. Sedangkan, anggaran organisasi pemerintahan bersifat terbuka dan bukan merupakan rahasia pemerintah.

1.3.6. Pemangku kepentingan (stakeholder)
Stakeholder suatu organisasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Stakeholder organisasi pemerintahan tentunya mempunyai cakupan lebih luas dan beragam apabila dibandingkan dengan perusahaan.

Contoh stakeholder perusahaan adalah manajemen, dewan komisaris, karyawan, kreditor, pelanggan, pemasok, dan pemerintah. Sedangkan contoh stakeholder organisasi pemerintah adalah lembaga-lembaga negara, partai politik, pegawai pemerintah, masyarakat, dan badan-badan internasional (e.g. IMF dan Bank Dunia).

1.3.7. Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dan organisasi pemerintahan berbeda. Sistem akuntansi perusahaan berbasis akrual (accrual basis) sedangkan sitem akuntansi organisasi pemerintahan lebih banyak menggunakan basis kas (cash basis). Organisasi pemerintahan menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan dan biaya, sedangkan pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual.

Selain itu, organisasi pemerintahan menggunakan single entry untuk mencatat pembukuan pada bendahara, sedangkan double entry untuk pencatatan secara komputerisasi. Pada perusahaan, baik manual maupun terkomputerisasi menggunakan double entry accounting system.

Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan istilah akuntansi, seperti misalnya expenditure dan expense. Akuntansi perusahaan menggunakan istilah biaya (expense) yang mempunyai makna lebih sempit dibandingkan dengan istilah yang digunakan akuntansi pemerintahan, yaitu expenditure. Ekspenditure (belanja) mencakupi biaya, pembayaran angsuran, pelunasan utang, dan pembelian aset tetap.

Meskipun perusahaan dan organisasi pemerintahan mengenal konsep penganggaran, namun pada perusahaan anggaran tidak termasuk dalam sistem akuntansi, sehingga dalam akuntansi perusahaan tidak ada akun anggaran. Perbandingan antara anggaran dengan realisasi anggaran dilakukan secara ekstracompatabel (di luar sistem). Sedangkan pada akuntansi pemerintahan, anggaran termasuk dalam sistem akuntansi sehingga terdapat akun anggaran. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya secara intracompatabel (dalam pembukuan).

2. Dasar Hukum Akuntansi Pemerintahan di Indonesia
Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan profesional demi tercapainya kemakmuran bangsa. Agar tujuan tersebut tercapai tentunya akuntansi pemerintahan memerlukan dasar hukum yang mengatur keuangan pemerintahan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan. Dasar hukum akuntansi pemerintahan di Indonesia pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga era, yaitu pra-reformasi, era reformasi-transisi otonomi, dan era reformasi-paradigma baru (Bastian, 2006) seperti yang diilustrasikan dalam tabel 2.1. Perkembangan Hukum di Bidang Keuangan Sektor Publik (Sumber: Bastian, 2006).

Insert: Tabel 2.1 (fotocopy-an dari buku pak Ibas)

Dasar hukum akuntansi pemerintahan khususnya di era reformasi (paradigma baru) adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya yang mengatur tentang Keuangan Negara. Dalam Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 UUD 1945 dinyatakan bahwa:
1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
2. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
b. Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
c. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
d. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
e. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
f. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
g. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
h. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
i. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
j. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
k. PP No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
l. PP No. 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaran Pemerintah Daerah.
m. PP No. 6 Tahun 2008 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan-peraturan tersebut di atas dirumuskan agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

3. Prinsip-Prinsip Akuntansi Pemerintahan
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Pembuat standar (standard setters) menggunakan prinsip akuntansi dan pelaporan sebagai ketentuan yang harus dipatuhi dalam menyusun standar akuntansi. Bagi pihak penyelenggara akuntansi, prinsip tersebut digunakan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan dipatuhi dalam menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan kegiatannya. Sedangkan bagi pengguna laporan keuangan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan digunakan sebagai referensi untuk memahami laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas (organisasi).

Terdapat delapan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan. Kedelapan prinsip tersebut adalah sebagai berikut: basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar.

3.1.1 Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan adalah basis kas dan basis akrual. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan, basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa:
1. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.
2. Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan tidak mengenal konsep dan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran (baik sisa lebih atau kurang) pada perioda tersebut ditentukan oleh selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti misalnya bantuan dari pihak asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual digunakan untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Entitas pelaporan yang menyajikan juga Laporan Kinerja Keuangan (sebagai laporan tambahan) diperbolehkan menyelenggarankan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakn basis akrual secara penuh (full accrual basis). Dengan kata lain, full accrual basis diterapkan tidak hanya dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana, tetapi juga dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Namun, meskipun full accrual basis digunakan, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan pada basis kas.

3.1.2 Prinsip Nilai Historis (Historical Cost)
Berdasarkan prinsip nilai historis (historical cost), aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sedangkan, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Nilai historis dipakai untuk mencatat nilai aset atau kewajiban karena nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Namun, apabila informasi nilai historis tidak diperoleh, maka dapat menggunakan nilai wajar aset atau nilai wajar kewajiban.

3.1.3 Prinsip Realisasi (Realization)
Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja dan hutang yang terjadi dalam periode tersebut.

Prinsip layak temu (penandingan) biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintahan tidak mendapat penekanan sebagaimana dalam akuntansi komersial.

3.1.4 Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan kata lain, prinsip substansi mengungguli bentuk formal (substance over form) memberi pedoman bagi penyusun laporan keuangan agar dapat menyajikan suatu informasi (akun) dengan wajar. Agar tujuan tersebut tercapai maka suatu transaksi atau peristiwa lain yang terkait harus dicatat dan disajikan berdasarkan aspek substansi (realitas ekonomi), bukan hanya berdasarkan aspek formalnya. Apabila terdapat inkonsistensi atau perbedaan antara aspek ekonomi dan aspek formalnya, maka hal tersebut harus diungkapkan (disclose) secara memadai.

3.1.5 Prinsip Periodisitas (Periodicity)
Kegitan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi perioda-perioda pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Perioda pelaporan yang utama digunakan adalah tahunan (annually). Namun, tidak menutup kemungkinan penggunaan perioda pelaporan yang lebih pendek, yaitu perioda bulanan, triwulanan, dan semesteran. Penggunaan perioda pelaporan tersebut dianjurkan untuk digunakan.

3.1.6 Prinsip Konsistensi (Consistency)
Berdasarkan consistency principle, suatu entitas harus menerapkan perlakuan akuntansi yang sama dari perioda ke perioda terhadap kejadian yang serupa (prinsip konsistensi internal). Namun, prinsip konsistensi tidak berarti bahwa suatu entitas tidak boleh mengubah metoda akuntansi yang sudah dipilih untuk diterapkan. Metoda akuntansi yang telah diterapkan dapat diubah dengan syarat bahwa penerapan metoda baru dapat memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan metoda lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metoda tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.1.7 Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)
Prinsip pengungkapan penuh mewajibkan suatu entitas untuk menyajikan laporan keuangan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Pengungkapan atas informasi yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.1.8 Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation)
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas penyusun laporan harus menggunakan faktor pertimbangan sehat pada saat menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut diakui dengan cara mengungkapakan hakikat serta tingkat ketidakpastian dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian. Dalam arti bahwa pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, maka pengungkapan yang dibuat oleh suatu entitas tidak terlalu tinggi (overstated) atas aset dan pendapatan, serta tidak terdapat pengungkapan yang terlalu rendah (understated) atas kewajiban. Meskipun demikian, penggunaan pertimbangan sehat dalam menghadapi ketidakpstian suatu peristiwa atau keadaan tidak memperkenankan adanya pembetulan cadangan tersembunyi, sengaja mencatat aset atau pendapatan terlalu rendah, atau mencatat kewajiban terlalu tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral (bias) dan tidak andal.

Materi Diklat SAP_AKD kerjasama FEB_UGM & Pemda Kab. Manokwari
disalin oleh Papos

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: