SELAMATKAN RUMPUN DAN RAS SANORAS


Selamatkan Tanah dan Orang Papua!
——————————————————————————–
Itulah topik berita 14 september 2009, pukul 03.40 wit di http:www.cenderawasihpos.com. tanya anakku Paakkk +++ bapaaakk.., kapan kami bebas…. jawabkuuu : naaak
biar kupinjam syairnya iwan fals : duduk sini nak dekat bapakmu,, engkau lelaki kelak sendiri…. jangan kau…ganggu ibumu… ; kepadamu bapak TITIPKAN RUMPUN DAN RAS MU SANORAS… akan menjadi target jika lantang vokal-mu…. itulah OPA-mu di JAYAPURA. ++ ingat berdoalah selalu pada Allah yang sangat dekat denganmu agar engkau tidak membawa beban cucu….ku. jika lantang…

Sanoras yang bijak,,, semoga kutipan salinan dari bermanfaat tuk menjaga makam-ku.

JAYAPURA-Pada 13 September kemarin, dikenal sebagai Hari Hak Azasi Manusia Internasional bagi Bangsa Pribumi se-Dunia. Hal itu sesuai dengan deklarasi PB 13 September 2007 lalu. Terkait hal ini, Dewan Adat Papua (DAP) sebagai masyarakat pribumi turut memperingati ulang tahun ke-3 Hari Hak Azasi Manusia Internasional bagi Bangsa Pribumi se-Dunia tersebut.
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut,S.Pd, mengatakan, tema yang diangkat adalah “Mari Kita Selamakan Tanah dan Orang Asli Papua”. Tema ini menjadi suatu seruan tentang penyelamatan tanah dan orang asli papua, bangsa Papua, rumpun Melanesia, ras Negroid yang masih tersisa 1,2 juta jiwa dari creeping genoside (pemusnahan secara merangkak perlahan-lahan) dan dari kehancuran tanah Papua menuju Papua baru.
Seruan penyelamatan tanah dan orang asli Papua terdiri dari 8 bagian yaitu, penyelamatan tanah Papua, penyelamatan jiwa orang asli Papua dari creeping genoside, perilaku orang asli Papua yang berakibat creeping genoside, penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA), penyelamatan hutan, penyelamatan kampung-kampung tradisional, masa depan orang asli Papua, permasalahan-permasalahan yang telah, sedang dan akan dihadapi orang asli Papua.
Pokok-pokok seruan sebagaimana diungkapkan itu, sebagai pengingat dan peringatan untuk harus diingat dan dilaksanakan oleh masyarakat adat Papua. Pertama, keselamatan dan masa depan orang Papua ada di tangan orang Papua sendiri. Sebab ancaman kematian kian semakin menyata dimana masyarakat adat ditembak, dibunuh, diculik, ditangkap, dipenjarakan, mati kelaparan, menderita dan mati karena sakit dan penyakit.
Kedua, dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di tanah Papua pada saat menjelang pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada tahun 1969, jumlah penduduk asli Papua lebih kurang 800.000 jiwa dan sampai dengan pada tahun 2007 jumlah penduduk asli Papua berjumlah 1, 2 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan dengan Negara tetangga PNG (Papua New Guinea) pada saat merdeka pada tahun 1975, jumlah penduduk 700.000 jiwa dan pada tahun 2007, negara tetangga tersebut jumlah penduduknya sekitar 7 juta jiwa.
Ini pertanda bahwa pertumbuhan penduduk orang asli Papua di Papua Barat tidak bertambah secara signifikan dalam kurun waktu yang sama. Bertolak dari perbedaan jumlah penduduk yang amat mencolok di atas menyatakan sejak integrasi hingga saat ini terindikasi telah, sedang dan akan terjadi creeping genoside pada orang asli Papua. Hal ini dapat menyata dengan telah terjadinya berbagai operasi tumpas yang dilakukan oleh militer secara langsung semenjak 1 Mei 1963-1998, pembunuhan kilat, penembakan, penculikan, penangkapan dan pemenjarahan sewenang-wenang, pembunuhan psikis dengan Tuhan separatis, makar dan OPM (Organisasi Papua Merdeka).
Disamping itu, masyarakat adat Papua juga dibunuh dengan cara diracuni melalui makanan dan minuman, minuman keras, pelayanan kesehatan yang tidak memadai dan meninggal karena kelaparan dan penyakit HIV/AIDS. Akibatnya, populasi penduduk asli Papua semakin terancam.
Sebuah paper penelitian yang sampaikan dalam Indonesian Solidarity an the West Papua Paper Project, 9-10 Agustus 2007 di Sidney, Australia yang disampaikan oleh Dr. Jim Elmslie menyebutkan populasi penduduk non-Papua pada tahun 2020 akan meningkat tajam menjadi 70,8% dari total 6,7 juta jiwa penduduk Papua pada tahun 2020. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pada tahun 2030. Dr. Jim memprediksikan penduduk asli Papua hanya 15.2% dari total 15,6 juta jiwa penduduk Papua. Dengan kata lain, perbandingan antara penduduk asli Papua dan non-Papua pada tahun 2030 akan mencapai 1:6,5. Oleh karena itu, masyarakat adat tanpa terkecuali di semua level dan tingkatan harus menyelematkan diri terlebih dahulu dari ancaman kematian dan dari berbagai proses ketidakadilan yang dialami.
Ketiga, eksploitasi SDA terus terjadi di tanah Papua. Masyarakat adat mati di atas kekayaan alam (emas), sementara kaum pemodal dan penguasa menari-nari di atas tulang belulang dan darah masyarakat adat Papua. Eksploitasi tambang tembaga dan emas oleh PT. Freeport dan gas alam oleh Brithis Petrolium di Babo Bintuni, perusahaan gas di Sorong serta berbagai perusahaan lainnya merupakan fakta yang tidak dapat dielakan. Demikian pula dengan pengeksploitasian hutan yang terus dilakukan secara legal maupun illegal.
Keempat, dalam pandangan dasar hidup masyarakat adat Papua, tanah adalah mama yang melahirkan, memberi makan, hidup dan beranak cucu. Karena itu tanah sesungguhnya milik komunitas dan bukan milik pribadi tertentu. Tanah bagi masyarakat Adat Papua memiliki nilai ekomis dan religi.
“Soal tanah adat kami DAP serukan penyadaran dulu, nanti kami tindaklanjuti dengan aturan,” ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor DAP, Minggu, (13/9).
Secara iman (secara khusus Kristiani) tanah adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada setiap bangsa dengan batasnya untuk keberlangsungan hidup mereka (Lih. Kitab Ulangan 19:13 dan 27:17). Lahan produktif pertanian tidak lagi dialihfungsikan untuk perumahan, penanaman kelapa sawit, lahan industri namun dilindungi demi keberlangsungan hidup masyarakat Adat Papua. Oleh karena itu, diserukan kepada orang asli Papua supaya tanah hak milik Masyarakat Adat Papua jangan dijual lagi namun disewakan atau dikontrakkan bagi pemodal dan pengguna lainnya.
Kelima, secara ekonomi masyarakat adat terus semakin tersisih. Tempat-tempat sentral di kota-kota, tanah semua dikuasai oleh pemodal yang nota benenya warga migran. Mereka mendirikan ruko-ruko, supermarket dan sentra-sentra ekonomi dimana-mana. Akibatnya masyarakat adat tidak mendapatkan tempat yang layak dan manusiawi.
Keenam, semakin derasnya arus perubahan dan tidak adanya perhatian dari semua pihak dalam memelihara serta melestarikan kampung-kampung tradisional dengan segala sistem dan nilai pemerintahan tradisional semakin hilang dan musnah. Hak hidup dan kebebasan masyarakat adat Papua semakin terancam. Pemerintah melalui aparat penegak hukum terus melakukan pembungkaman hak dan kebebasan bagi masyarakat adat Papua. Sebaliknya apa yang menjadi tanggungjawab aparat belum secara serius mengungkapkan tuntutan masyarakat adat.
Beberapa persoalan yang patut disebutkan ialah pelaku penembakan Opinus Tabuni yang tertempak pada tanggal 9 Agustus 2009 di Lapangan Sinapuk Wamena pada saat memperingati hari Internasional Masyarakat Pribumi. Demikian pula proses hukum pelaku penculikan Theys Hiyo Eluay dan sopirnya Aristoteles Masoka serta berbagai kasus pelanggaran HAM berat lainnya.
Bertolak dari keprihatinan sebagaimana diungkapkan di atas, guna mengakhiri dan menyelamatkan masyarakat adat Papua maka ia menyuarakan dan menyatakan sikap, bahwa, seluruh masyarakat adat untuk saling bahu membahu membangun kekeluargaan, persatuan, persaudaraan sebagai sesama anak adat Papua untuk menyelamatkan diri dan tanah Papua dari ancaman kepunahan.
Berikutnya, berjuang agar mencapai kesadaran bahwa semua orang adalah satu bangsa yakni bangsa Papua, rumpun melanesia dan ras negroid di pasifik dan bukan bangsa Indonesia, rumpun Melayu dari Yunan Kamboja.
“Pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-bangsa, Pemerintah Belanda untuk segera membuka diri guna dilakukannya dialog internasional atau referendum bagi penyelesaian dan penyelamatan masyarakat adat Papua dari krisis kemanusiaan dan ancaman pemusnahan yang semakin menyata,” tegasnya.
Tentang, penembakan di Timika, jika dilihat modusnya sama dengan penembakan warga Amerika Serikat beberapa bulan lalu, hanya saja dalam akhir-akhir ini intensitasnya meningkat, dan jelas ini mungkin saja dilakukan oleh agen provokator yang sama, karena mereka yang menembak itu adalah orang yang terlatih dalam menembak maupun menghilangkan jejaknya.
“Saya pernah bilang bahwa coba OPM ditarik dan pasukan juga ditarik, dan dilihat siapa dalang dari aksi penembakan itu. Ini skenario yang sudah diatur agar membungkam masyarakat yang memperjuangkan haknya pada PT. Freeport itu, karena tidak mau kue yang sama dibagi, maka dibuatlah aksi-aksi penembakan itu, supaya masyarakat adat ditangkap, diintimidasi supaya jangan berteriak lagi. Mana ada masyarakat adat punya senjata,” terangnya.(nls/fud)
sumber :

TOUR DIKLAT SAP MKW


[width=”300″ caption=”bersama di puncak borobudur”]bersama di puncak borobudur[/caption]12 September 2009
Menggunakkan travell….. dengan waktu tempu kurang lebih 20 menit… dari wisma-ugm. sebanyak 20 org teman2 diklat setelah borobudur : Sumi, Anastasia, Tres, Chica, Mikel, Rinaldy, Alex, Rumbruren, Hans, Naomi, Maria, Pak Marten, Aku —- waduhhh pemandangan bagussss keindahan Borobudur tak disangkallll cuma yang sangat disayangkan adalah perasaan kami kacau saat bertemu pedagang di sekitar candi, saat menawarkan jajanannya seakan membuat kami sedih karena prihatinnnnn dengan kata-katanya: ( Tuhan itukah keadilan–Mu ) dengan cara itukah kami harus berhadapan…… dengan umat-Mu yang lain…
Sebenarnya aku ‘dah rencana mo beli sekedar oleh/oleh ‘….. karena dikeruminin akhirnya aku putuskan ‘” tidak beli jajajan mereka ‘””.
) jawabnya == ”” yaaahhh ”dah pak…. !

Setelah dari Borobudur,,,kami ke candi prambanan… dan ke Mendut setalah dari menduttt kita mengunjungi borobudur.. ( pengarajin perak ) kami, ==== Pukul 13.35 wib kami tinggalkan pengrajain perakkkk. Menuju makan siangggg. ( tuk kembali ke University Club UGM Hotel –Jogya ) dalam perjalanan di pertigaan jembatan magelang, aku heengghhhk akibat sopir BUSS menghindari kendaraan di depan kami,,,,,, Tepat pukul 13.52 wib kami tinggalkan batas kota Magelang menuju Jogya ( aku merasa ——- >>> 13.56 / kami di desa taman wisata ( salak gondo ) 13.57 di desa bangun kerto distrik taman turi….

Saat ngantuk aku minta music on… === terdengarlaah nada / irama campursari waaak
Asyikkkk ngantuk jadi hilang…..>>>>>> rasanya mau ikut bergoyangggg… ditambah ibu tres rumbewas ikut beck up.
14.09 kami tiba di t4 makan….. … haaaa serbuuuu/.. bis kosongggg,….
ordeck +===

GARA-GARA GAJI GURU


WARKAPI

WARKAPI

Sekian lama memendam rasa, ingin bicarakan asprasiiii tapi apa kata aspirasiiii. mereka yang berhak mendengar blooom mau mendengar mungkin tuli , mungkin bisu kata syair== ” (iwan fals) kasihanilahhh  mereka yg tidak pernah diuntung…..      /tapi menguntungkan, me-pintarkan tapi kok gitu ( dimana biaya kelakuannya )..  Jika guru demo dibilang macam 2..; siswa libur dibilang macam 1, apa kata dunia lagi “”” jika guru bayar pajak…  tapi pajak tidak bayar guruuuu …””” menurut ku peminpin kita bukannya lupa, tapi terlalu berlebihan membangun (emosi kepemimpinannya gede )…>>>> jika begitu aku mau jadi guru ajjjaaaaa. biar digituinnn sama kamuuu. wahai negaraaa ku.

Karena pertimbangan pahala”” aku mau jadi guru..”””

niiii ada sumber dari belahan lain indonesia “””””  Mendiknas: Mulai 2010 Tunjangan Profesi Guru PNS Periode 2007 dan 2008 Dibayarkan Melalui Bupati “”””.

Ogan Ilir, Senin (31 Agustus 2009) — Mulai tahun 2010 tunjangan profesi untuk guru pegawai negeri sipil (PNS) bagi yang sertifikasinya telah selesai periode tahun 2007 dan 2008 maka tunjangan profesi digabungkan dengan gaji bulanannya dan dibayarkan langsung melalui Bupati.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada dialog bersama para pemangku pendidikan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Senin (31/08/2009) “Pak Bupati yang membayar. Jadi langsung di dalam gaji sudah termasuk tunjangan profesi,” katanya.

Adapun bagi yang lulus sertifikatnya tahun 2009 masih dibayarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) langsung ke rekening. “Hanya yang tahun terakhir saja (dibayarkan oleh Depdiknas). Ketika diyakinkan betul bahwa gurunya dan namanya betul, bahwa dia sudah S1, sudah lulus sertifikasi, sudah tidak ada kesalahan lagi maka kemudian dia menjadi permanen. Tunjangan permanen melekat pada gaji,” kata Mendiknas.

Mendiknas menyampaikan, sertifikasi profesi hanya diperuntukkan bagi guru dan bukan ditujukan bagi kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Namun demikian, kata Mendiknas, karena untuk menjadi kepala sekolah adalah harus seorang guru maka dia harus bersertifikat. “Sertifikasi itu adalah untuk guru bukan untuk kepala sekolah. Tidak ada sertifikasi kepala sekolah dan tidak ada sertifikasi pengawas. Yang ada sertifikasi guru.

Mendiknas menjelaskan, kepala sekolah wajib mengajar minimal enam jam jika ingin mendapatkan tunjangan profesi. Sementara bagi pengawas, kata Mendiknas, kalau dia seorang guru maka dia harus bersertifikat. “Kalau ada pengawas yang bukan guru maka tidak perlu ikut sertifikasi dan tidak perlu ikut menikmati tunjangan profesi,” katanya.

Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya menyampaikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalokasikan uang tambahan atau uang perangsang bagi seluruh guru. Jumlah uang tersebut dibedakan berdasarkan letak wilayah atau zona tempat guru itu mengajar.

Zona tersebut mulai dari daerah yang paling dekat dengan jalan negara sampai ke daerah terpencil berturut – turut adalah A, B, C, dan D. Untuk guru negeri mendapatkan uang transport zona A Rp.150.000,00; zona B Rp.250.000,00; zona C Rp.350.000,00; dan zona D Rp.450.000,00. “Termasuk guru – guru swasta Rp.200.000,00 per bulan,” katanya.***

Sumber: Pers Depdiknas

Kapan Waktu TUHAN


KAPAN WAKTUNYA ?

Alkitab memberi jawaban kepada manusia sebagai berikut :
1 Korintus 4:5b, Tunggu sampai Tuhan datang nanti, ialah yang akan membuka semua rahasia-rahasia yang disembunyikan dalam kegelapan. Inilah yang akan membongkar semua niat yang terpendam dalam hati manusia. Pada waktu itu baru lah setiap orang menerima dari Allah pujian yang patut diterimanya. Apakah waktu yang ditetapkan Tuhan itu telah tiba ? Mampukah manusia menilai zaman ini ?
Matius 13:11, 14, 15 ; Markus 4:11,22 ; Lukas 8:10,17.
Sebab kalian sudah diberi Anugerah untuk mengetahui rahasia bagaimana Allah memerintah, sedangkan mereka tidak. Apabila manusia terutama orang Kristen tidak mampu menilai zaman ini, dalam arti bahwa zaman ini tidak dapat membuka suatu rahasia Allah, maka terhadap kita berlakulah ayat-ayat selanjutnya dari pasal-pasal tersebut. Mereka akan terus mendengar tetapi tidak mengerti, mereka akan terus memperhatikan tetapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab pikiran orang-orang ini sudah menjadi tumpul, sehingga mereka jangan melihat, telinga mereka jangan mendengar, pikiran mereka jangan mengerti dan jangan kembali kepada Ku, lalu Aku menyembuhkan mereka.
Untuk dapat menyingkapkan segala rahasia Alkitab, itu hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri, melalui anak-Nya Yesus Kristus. Alkitab memberitahu kita bahwa Allah akan kembali menjadi manusia. 1 Korintus 4:5b, Tunggulah sampai Tuhan datang nanti Ia-lah yang akan membuka semua rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan. Ialah yang akan membongkar semua niat yang terpendam dalam hati manusia, pada waktu itu barulah setiap orang menerima dari Allah apa yang patut diterimanya.
Ayat-ayat ini telah menjadi genap. Allah telah datang kepada bangsa-Nya, kepada milik-Nya sendiri, tetapi milik Nya tidak mengenal Nya, dan tidak menerima Nya. Milik Nya adalah bangsa Papua, tetapi orang Papua tidak menerima Dia. Gereja diatas tanah Papua ini menolak Allah dan Raja mereka. Sungguh sangat tragis, penulis telah bersaksi dan kesaksian ini benar namun apabila anda tidak percaya, penulis mempersilahkan anda untuk berdoa kepada Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang kita sembah dan tunggulah sampai Tuhan sendiri memberi jawaban Nya. Setelah anda mendapat jawabannya anda boleh datang kepada penulis.
Allah yang telah lahir kembali menjadi manusia inilah seperti nubuatan nabi Yesaya itulah yang telah membuka rahasia-rahasia rencana Allah yang telah tersebunyi berabad-abad kepada kami. Ia penasihat bijaksana, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai, Pribadi yang rendah hati dan penuh kesederhanaan. Mengenai pokok ini penulis sedang mempersiapkan catatan-catatan rinci secara khusus, sehingga anda lebih memahami rahasia-rahasia Allah tersebut. Apakah anda ingin memahami lebih jelas bacalah Wahyu pasal 12.

Jauh ku melangkah bagai selangkah


Seminggu lalu akhir agustus aku tiba di sorong>> untuk melanjutkan perjalanan ke sausapor, dulunya distrik perbatasan antara Manokwari & Sorong kini sebuah Ibu kota Kabupaten sementara untuk Kab. Tambrauw yang terkenal Kawasan Konservasinya. setelah seminggu disausapor aku kembali ke Manokwari sebagai staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Manokwari yg kesehariannya bekerja sebagai operator ICT dinas. Kini aku balik lagi ke Sorong 19 September dan 21 September pukul 20.15 WIT dengan KM AVE MARIA aku bersama Drs. Nicodemus Baru, mm meninggalkan kota sorong dari pelabuhan rakyat menuju pelabuhan sausapor. tepat 04.45 KM. AVE MARIA merapat di dermaga Sausapor. kamipun bergegas meninggalkan Kapal dan Pelabuhan. menuju persiapan ke Kantor. Dinas Perambangan dan Energi Kab. Tambrauw. Aku menyelesaikan tugasku hingga akhir jam kantor. Jumat 22 September 2012 pukul 14.00 WIT saat kapal KM. AVE MARIA akan membuka tautnya meninggalkan sausapor… akuPUN hanya tersenyum lambai karena aku tak akan kembai hingga akhir bulan lagi. Sayang sangat sedih aku harus kembali ke sorong dengan menumpang kendaraan angkutan umum HILUX menuju sorong 15.45 WIT. dan tiba di Sorong

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Sidang-XIII Jemaat GKI Ottow Geissler Biriosi 2011.


Thema : DIPERSATUKAN DALAM IKATAN KASIH.
Sub Thema : Melalui Sidang Jemaat yang Ke XIII Mari Kita Tingkatkan Persekutuan dan Kesaksian dalam Ikatan Kasih Menuju Gereja / Jemaat yang Mandiri ( Roma 12:12 )

Pembukaan sesuai jadwal di mulai dengan oibdaha pembukaan tepat 15.00 wit tapi karena alasan teknis, ataw anggapan enteng oknum22 anggota jemaat tentang panggilan ibadah maka ibadah pembukaan molor 1 jam hingga 16.00 hari pertama sidang di tambah 1 jam. menjadi 20.45 baru klaaarr…
Hari Kedua setelah doa pembukaan sidang, dilanjutkan dengan pembacaan laporan keuangan jemaat tahun 2011 oleh bendahara jemaat
14.30 wit waktu makan siang + isirahat telah selesai, sidang akan dilanjutkan dengan rapat komisi22 antara komisi Umum, Komisi Diakonia, Komisi Theologia, Komisi Ekubang, aku terdaftar pada komisi Umum pembahasan komisi selesai tepat pukul 19.00 wit. sementara pembahasan hasil rapat komisi Diakonia, mendapat tanggapan dari komisi Theologia Bpk M. Dimara, dilanjutkan tanggapan Bpk B. Inggamer, Bpk Y. Sanadi. Komisi Ekubang masih menyusun laporan rekap dan evaluasi serta hasil rapatnya.
Sementara Komisi ekubang membacakan Hasil rapat tiba tiba lampu padam_ alur listrik jalur Biriosi OFF wakil komisi membacakannya secara gelap.

Hasil Keputusan Sidang Sinode GKI di Tanah Papua


Dalam sidang tersebut ada beberapa hal yang penting yang disampaikan dan dirumuskan sebagai pesan sidang Sinode GKI di Tanah Papua:

Kepada seluruh Warga Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, dengan ini Sidang menyerukan agar senantiasa menjaga kesatuannya sebagai tubuh Kristus, dan tidak terpengaruh untuk memecah belah GKI di Tanah Papua sebagai Gereja yang hadir di seluruh Tanah Papua, kendati terjadi pemekaran Provinsi. Sidang Sinode GKI ke XVI dengan ini menyatakan bahwa GKI di Tanah Papua hanya Satu dan merupakan perwujudan kesatuan tubuh Kristus di Tanah Papua, seperti Doa Tuhan Yesus supaya kita tetap bersatu, agar dunia percaya bahwa Kristus dan Bapa di Surga adalah satu, dan kita adalah satu dengan Kristus (Yoh.17:21).
Kepada sesama Gereja-gereja anggota PGI, maupun Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), supaya membangun semangat kebersamaan dan kesatuan dalam kesaksian dan pelayanan di Tanah Papua, sesuai Piagam Saling Mengakui dan Saling Menghormati (PSMSM), sambil menghindari kecenderungan perpecahan karena pola dan metode Pekabaran Injil.
Supaya warga jemaat GKI menjauhkan diri dari pengaruh minuman keras, minuman beralkohol dan obat adiktif lainnya, sebagai pemicu seks bebas dan yang berakibat pada ancaman bahaya HIV/AIDS yang telah merenggut nyawa ribuan anak-anak Papua berusia produktif.
Meminta perhatian Pemerintah Indonesia untuk menghargai hak-hak beribadah umat Kristen di Indonesia, sebagaimana umat Islam di Tanah Papua secara bebas membangun Mesjid, tanpa larangan oleh umat Kristen yang adalah mayoritas di Tanah Papua, sebagai ekspresi toleransi dan penghormatan atas Pancasila dan kebebasan beribadah di Tanah Papua, oleh setiap pemeluk Agama manapun di Indonesia.
Kesadaran kritis diperlukan pada era sekarang untuk melahirkan perilaku etis. Pentingnya perubahan perilaku etis atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Papua akan mengubah arah dan cara perlakuan manusia atas lingkungan hidup/ekologi. Perubahan perilaku etis pada level masyarakat akan menguatkan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menguatkan kekuatan ekonomi bertumbuh di basis-basis sumber daya alam di kampung-kampung.
Mendorong pemerintah untuk meninjau kontrak karya berbagai perusahaan tambang multi-nasional terutama yang beroperasi di Tanah Papua, termasuk dalam upaya review tersebut adalah intervensi pemerintah pusat terhadap perijinan-perijinan yang dikeluarkan oleh para Bupati dan Gubernur untuk kuasa pertambangan di wilayahnya. Perijinan-perijinan kuasa pertambangan yang dikeluarkan Bupati atau Gubernur di wilayah sangat berpotensi memicuh konflik horizontal antar orang asli Papua. Konflik-konflik tersebut antara lain di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Tambrauw, Kaimana serta wilayah-wilayah lain di seluruh tanah Papua.
Kepada Pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI, Sidang Sinode XVI GKI 2011 mendesak agar mengambil keputusan politik yang tegas dan jelas tentang penanganan keamanan, Security approach di Tanah Papua, agar memastikan bahwa tidak ada lagi kekerasan bersenjata oleh aparat keamanan oleh TNI dan Polri di seluruh Tanah Papua. Supaya operasi militer yang bersifat represif dan destruktif dihentikan. Sidang Sinode GKI di Tanah Papua dengan ini mendesak agar Pemerintah meninjau kembali penempatan militer (penempatan batalyon, korem dan koramil serta pasukan non organik) di Papua dan mengambil langkah demiliterisasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Supaya kepada Polri diberi wewenang untuk penanganan hukum dan keamanan, dalam perspektif Otonomi Khusus, di mana rakyat Papua, perlu dilindungi hak-hak dasarnya. Meminta pertanggungjawaban Kapolda Papua dan Panglima Kodam Cendrawasih yang tidak melaksanakan instruksi Presiden dalam rangka penggunaan Pendekatan Security, ketika Kongres Papua 3, 19 Oktober 2011. Aparat dianggap telah melakukan pelanggaran HAM dan pelanggaran berat, karena bertindak diluar perikemanusian serta berlebih lebihan, dimana rakyat yang tidak bersenjata disiksa dan menyisakan 6 orang korban tewas.
Agar Stigma Separatisme yang dijadikan alasan dan pembenaran bagi berbagai tindak kekerasan terhadap rakyat Papua dihapuskan, karena hal tersebut bersifat diskriminatif dan mematikan semangat demokrasi dari rakyat Papua, sesuai konvensi Internasional, PBB tentang hak menyatakan pendapat. Sidang Sinode ke XVI GKI tahun 2011, dengan ini mendesak pemerintah RI untuk memberikan amnesty kepada seluruh tahanan politik di Papua maupun di Indonesia lainnya, sebagai penghormatan atas kebebasan menyatakan pendapat oleh Deklarasi Universal PBB Sidang Sinode GKI dengan ini pula prihatin atas sikap pemerintah yang tidak adil dan tidak konsekwen dan cendrung menjalankan standard ganda dalam menyikapi gerakan separatisme di Indonesia, seperti Negara Islam Indonesia (NII), dengan semua infrastruktur pemerintahannya, namun dibiarkan hidup dan tidak ditindak secara hukum dan militer.
Dalam rangka menyikapi dinamika demokrasi di Tanah Papua tentang Pengakuan atas Kedaulatan Bangsa Papua, dan dengan mengacu kepada Rekomendasi Dewan Gereja Reformasi se Dunia pada Sidang Raya Accra, Ghana 2004, dan Grand Rapids Michigan USA, 2010, tentang recognisi atas Hak Penentukan Nasib Sendiri orang Papua; maka Sidang Sinode XVI GKI meminta Pemerintah Indonesia, agar secara terbuka dan bermartabat, memahami desakan rakyat untuk Penentuan Nasib Sendiri orang Papua, a.l seperti yang terungkap melalui Kongres Papua 3, pada tanggal 16-19 Oktober 2011 di lapangan Sakheus Abepura. Peristiwa Sakeus Abepura adalah puncak gunung es dari berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya selama 50 tahun Papua diintegrasikan kedalam Indonesia, termasuk gagalnya implementasi UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus selama 10 tahun; yang ditolak oleh rakyat Papua pada bulan Juni 2010. Sidang Sinode ke XVI GKI dengan ini mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka Dialog Nasional Papua- Jakarta dalam rangka penyelesaian seluruh permasalahan Papua, secara Adil, Komprehensif dan Bermartabat.

Dilaporkan oleh: Novel Matindas (Kepala Biro Papua PGI)

Usut Dana Otsus,


AKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat mengusut dugaan penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) Papua. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menjadi acuan awal pengusutan. Karenanya, KPK menunggu adanya rekomendasi dari BPK. Hingga kemarin, KPK belum menerima rekomendasi dimaksud.

“Yang saya tahu belum (belum ada rekomendasi, red). Kalau sudah disampaikan, pasti kita tindaklanjuti,” ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat dihubungi, Selasa (19/4).

Apakah KPK akan pro aktif melakukan pengusutan meski belum ada rekomendasi dari BPK? Haryono mengatakan, pihaknya akan menunggu dulu. Dia memperkirakan, pekan depan BPK baru akan mengirim rekomendasi tersebut.

“Kita tunggu dulu. Ya kemungkinan minggu depan disampaikan ke kita. Kalau sudah ramai diberitakan belum juga dikirim, kita yang akan pro aktif mempertanyakan,” terangnya.

Seperti diberitakan, BPK menemukan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana otsus Papua periode 2008-2010. Dana Rp1,85 triliun yang seharusnya digunakan untuk program pendidikan dan kesehatan ternyata justru didepositokan di bank.

Seperti dibeber anggota VI BPK Rizal Djalil, dana otsus mestinya dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan rakyat Papua, bukan didepositokan. “Kegiatan fiktif tersebut akan sangat pasti menjadi persoalan hukum,” ujar Rizal di Jakarta, Minggu (17/4).

Selain itu, Rizal melanjutkan, BPK menemukan dugaan penyimpangan dana tersebut Rp4,2 triliun dari total Rp28,8 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat selama 2002-2010 kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari dana tersebut, Rp319 miliar terindikasi kuat sebagai kerugian daerah. sumber :http://www.jpnn.com/read/2011/04/19/89919/Usut-Dana-Otsus,-KPK-Tunggu-Rekomendasi-BPK-(sam/jpnn)

Penilik Sekolah Wajib Sarjana


JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan jabatan penilik sekolah, pamong belajar, dan pengawas sekolah sebagai jabatan fungsional pendidikan tingkat ahli. Dengan peningkatan status tersebut, jabatan-jabatan tersebut hanya dapat diisi PNS dengan pendidikan minimal sarjana strata satu (S1).

Kepala BKN Edy Topo Ashari menuturkan, jenjang jabatan fungsional penilik sekolah semula mentok pada Penilik Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. Sekarang pangkat tertinggi bagi penilik adalah Penilik Utama Madya, dengan golongan IV/d. ?Usia pensiun penilik juga dapat diperpanjang hingga 60 tahun,” kata dia.

Jenjang jabatan terendah pamong belajar yang baru adalah Pamong Belajar Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Sementara jenjang jabatan tertinggi Penilik Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

Kemudian, jenjang jabatan terendah pengawas sekolah adalah Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c. Jenjang jabatan tertinggi Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.

“Dengan peningkatan ruang pangkat bagi jabatan fungsional pendidikan ini, gaji yang diberikan tentu juga lebih besar,” terang Mendiknas Muhammad Nuh. (wan)

Sumber :http://www.jpnn.com/read/2011/03/25/87769/Penilik-Sekolah-Wajib-Sarjana-#

Distribusi Dana BOS Lambat, Pemda Diancam Sanksi


JAKARTA – Pemerintah pusat menyikapi secara serius keterlambatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) oleh sejumlah pemerintah kabupaten/kota. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M. Nuh mengungkapkan, pihaknya akan mengevaluasi keterlambatan tersebut untuk menjatuhkan sanksi.

“Kami akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu, apa sanksi yang harus kami berikan kepada kabupaten/kota yang belum juga menyalurkan itu,” kata Nuh setelah mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Benigno S. Aquino III di Istana Merdeka, Selasa (8/3).

“Karena ini urusan finansial, paling efektif (adalah) sanksi finansial,” sambung mantan rektor ITS tersebut. Salah satu contoh sanksi itu, lanjut dia, dilakukan saat ada penyaluran anggaran dari pusat ke daerah-daerah. “Misal, dana dari pusat yang dialokasikan ke kabupaten A itu 100, tetapi karena kabupaten A itu tidak juga menyalurkan (BOS), kami bisa beri punishment,” urai Nuh.

Namun, dia menggarisbawahi bahwa hal itu masih dalam koordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri. Nuh mengatakan, dana BOS sudah ditransfer ke kabupatan/kota pada 26 Desember 2010. Itu berarti saat ini masuk bulan ketiga. “Padahal, paketnya itu tiga bulanan, kenapa harus ditaruh di bulan ketiga atau yang terakhir?” keluhnya.

Saat ini, berdasar yang diketahuinya, baru 109 kabupaten/kota yang menyalurkan dana BOS. “Jadi, masih ada sekitar 400-an. Kami beri warning atau ultimatum. Saya tunggu sampai besok,” tegasnya. Dia mengharapkan, dalam pekan ini dana BOS tersebut sudah sampai ke sekolah-sekolah. “Ini yang harus kita kawal,” ujar mantan Menkominfo itu.

Terkait dengan belum disalurkannya dana BOS oleh sejumlah kabupaten/kota, menurut Nuh, beberapa sekolah masih bisa mengatasinya. Misalnya, dengan cadangan dana dari komite sekolah. “Tapi, terlepas sekolah itu masih bisa atau tidak, tetap tidak boleh (kabupaten/kota menahan dana BOS). Waktunya disalurkan ya disalurkan karena itu hak si murid,” terang Nuh.

Menurut Nuh, kendala belum disalurkannya dana BOS itu terletak pada masalah komitmen. Dia mencontohkan Kabupaten Banyumas yang sudah menyalurkan dana BOS. “Kenapa sih Banyumas bisa menyelesaikan” Atau 109 kabupaten bisa menyelesaikan,” ujarnya.

Lalu, apa ada bedanya dengan kabupaten/kota lain yang belum menyalurkan” “Tidak ada kendala aturan,” tambahnya. Nuh menyatakan menghargai prinsip-prinsip desentralisasi. Dia mengharapkan keterlambatan penyaluran dana BOS saat ini tidak terulang pada penyaluran tiga bulan berikutnya.
sumber (fal/c6/iro)