Beranda » Papos » Pejabat Kota vs Pejabat Kampung

Pejabat Kota vs Pejabat Kampung

Agustus 2010
S S R K J S M
« Apr   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Kategori

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 1 pengikut lainnya


Dari Bintek Pemerintahan Kampung se-Provinsi Papua
JAYAPURA-Kepala Biro Pemerintahan Kampung Setda Provinsi Papua, Helly Weror mengatakan, saat ini hampir 100 persen dari aparatur penyelenggara pemerintah kampung belum mengerti tentang administrasi pemerintahan kampung yang baik.
“Memang ada beberapa kabupaten/kota yang terletak di daerah perkotaan, dan kami kira mereka sudah mengerti tentang administrasi pemerintahan kampung, tapi rata-rata hampir 100 persen belum mengetahui bagaimana penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung itu,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos di sela-sela Bimbingan Teknis (Bintek) Pemerintahan Kampung se-Provinsi Papua di Meeting Room Hotel Matoa Jayapura, Kamis (26/8).
Menurutnya, hal itu disebabkan oleh rata-rata aparatur kampung mulai dari Kepala Pemerintahan Kampung (KPK), Sekretaris Kampung (Sekam) dan lainnya belum memahami baik bagaimana menyelenggarakan pemerintahan kampung dengan baik, ditambah lagi minimnya sumber daya manusia (SDM) yang mengusai administrasi pemerintahan kampung tersebut.
Kemudian aparatur kampung itu juga belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti kantor pemerintahan kampung, dan umumnya sebagian besar kampung belum memiliki kantor pemerintahan kampung, termasuk fasilitas yang lain yang masih sangat minim, bahkan tidak ada.
“Dua hal tersebut yang membuat pelayanan pemerintahan dan pembangunan di kampung itu belum bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan,” terangnya.
Atas dasar itulah sesuai dengan arahan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH, yang menegaskan agar SDM aparat kampung ini dibekali dan dipertajam agar professional dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di kampung, maka pihaknya melakukan bimbingan teknis (Bintek) administrasi pemerintahan kampung bagi aparat kampung se-Provinsi Papua.
“Ini rangkaian upaya untuk membangun pemerintahan kampung yang baik dan benar, sesuai dengan harapan gubernur dan aturan yang berlaku di negara ini,” tuturnya.
Menurutnya, Bintek itu dipandang sangat penting, sebab diketahui bahwa pemerintahan kampung merupakan bagian terdepan dari pelayanan pemerintah dan pembangunan kepada masyarakat, baik saat ini maupun ke depannya.
Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk menyiapkan penyelenggara pemerintahan kampung, diantaranya Kepala Pemerintahan Kampung (KPK), perangkat pemerintahan kampung, Sekam, maupun Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) secara baik agar mereka mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan kampung yang berkualitas.
“Kami secara bertahap dan atas dukungan bapak Gubernur Provinsi Papua, akan terus melatih kurang lebih 3500 kampung yang ada, khususnya aparat kampungnya itu. Suatu ketika kita harapkan Pemerintah Provinsi Papua memiliki penyelenggara pemerintahan kampung yang berkualitas. Kami punya target dengan dimulai dengan 40 orang dulu,” tandasnya.
“ Nanti dua bulan dari sekarang, kami melatih satu group lagi. Kemudian mereka bersama kabupaten akan melakukan pelatihan lagi di kabupaten/kota sampai di distrik-distrik. Dengan target satu distrik seluruh kampungnya sudah mengusai administrasi kampung, kemudian di dalam distrik itu agar mudah kita evaluasi bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampungnya pada masa-masa mendatang,” sambungnya.
Pihaknya menargetkan, pertama, kepala kampung beserta jajarannya mampu menata surat menyurat secara benar baik, mencatat surat masuk dan surat keluar secara rapi dan benar. Selanjutnya, bagaimana menata dan mencatat administrasi kependudukan secara benar pula. Dalam hal ini berapa jumlah penduduk yang meninggal, berapa jumlah penduduk yang lahir, dan berapa jumlah penduduk yang datang dan pindah.
Kedua, bagaimana bisa mencatat keuangan kampung sesuai dengan sumber-sumber anggarannya dari mana saja. Bagaimana sisi pendapatan dan pengeluaran dana kampung yang diterima dan dikelola itu, misalnya dana kampung dan sebagainya.
Ketiga adalah bagaimana aparat kampung itu bisa membuat catatan-catatan atau dokumen-dokumen kampung secara baik. Misalnya berapa fasilitas umum yang dimiliki kampung itu, seperti Puskesmas, sekolah dan lainnya. Juga dokumen tentang bantuan-bantuan fasilitaas yang diterima dari pemerintah.
“Kalaupaun hal kecil harus dicatat, katakanlah bantuan motor Jonson dia harus mencatat di situ, bantuan dari mana. Itu dokumen sejarah, semua kegiatan pembangunan dicatat dengan benar. Termasuk semua produk-produk yang dihasilkan oleh Bamuskan juga harus wajib dicatat secara baik pula. Kita harapkan bahwa suatu ketika anak cucu kita dengan membuka buku yang ada, dia bisa melihat sepuluh tahun tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu orang tua saya membuat seperti ini dan di kampung saya ada harta kampung seperti ini,” pungkasnya.(nls/fud)
(scorpions)
sumber :


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: