Beranda »

Distribusi Dana BOS Lambat, Pemda Diancam Sanksi

Maret 2011
S S R K J S M
« Des   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Kategori

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 1 pengikut lainnya


JAKARTA – Pemerintah pusat menyikapi secara serius keterlambatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) oleh sejumlah pemerintah kabupaten/kota. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M. Nuh mengungkapkan, pihaknya akan mengevaluasi keterlambatan tersebut untuk menjatuhkan sanksi.

“Kami akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu, apa sanksi yang harus kami berikan kepada kabupaten/kota yang belum juga menyalurkan itu,” kata Nuh setelah mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Benigno S. Aquino III di Istana Merdeka, Selasa (8/3).

“Karena ini urusan finansial, paling efektif (adalah) sanksi finansial,” sambung mantan rektor ITS tersebut. Salah satu contoh sanksi itu, lanjut dia, dilakukan saat ada penyaluran anggaran dari pusat ke daerah-daerah. “Misal, dana dari pusat yang dialokasikan ke kabupaten A itu 100, tetapi karena kabupaten A itu tidak juga menyalurkan (BOS), kami bisa beri punishment,” urai Nuh.

Namun, dia menggarisbawahi bahwa hal itu masih dalam koordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri. Nuh mengatakan, dana BOS sudah ditransfer ke kabupatan/kota pada 26 Desember 2010. Itu berarti saat ini masuk bulan ketiga. “Padahal, paketnya itu tiga bulanan, kenapa harus ditaruh di bulan ketiga atau yang terakhir?” keluhnya.

Saat ini, berdasar yang diketahuinya, baru 109 kabupaten/kota yang menyalurkan dana BOS. “Jadi, masih ada sekitar 400-an. Kami beri warning atau ultimatum. Saya tunggu sampai besok,” tegasnya. Dia mengharapkan, dalam pekan ini dana BOS tersebut sudah sampai ke sekolah-sekolah. “Ini yang harus kita kawal,” ujar mantan Menkominfo itu.

Terkait dengan belum disalurkannya dana BOS oleh sejumlah kabupaten/kota, menurut Nuh, beberapa sekolah masih bisa mengatasinya. Misalnya, dengan cadangan dana dari komite sekolah. “Tapi, terlepas sekolah itu masih bisa atau tidak, tetap tidak boleh (kabupaten/kota menahan dana BOS). Waktunya disalurkan ya disalurkan karena itu hak si murid,” terang Nuh.

Menurut Nuh, kendala belum disalurkannya dana BOS itu terletak pada masalah komitmen. Dia mencontohkan Kabupaten Banyumas yang sudah menyalurkan dana BOS. “Kenapa sih Banyumas bisa menyelesaikan” Atau 109 kabupaten bisa menyelesaikan,” ujarnya.

Lalu, apa ada bedanya dengan kabupaten/kota lain yang belum menyalurkan” “Tidak ada kendala aturan,” tambahnya. Nuh menyatakan menghargai prinsip-prinsip desentralisasi. Dia mengharapkan keterlambatan penyaluran dana BOS saat ini tidak terulang pada penyaluran tiga bulan berikutnya.
sumber (fal/c6/iro)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: